Penulis
.JPG.jpeg) |
| Indonesia menjadi tuan rumah Forum Regional ASEAN tentang Pencegahan dan Pengendalian Dengue yang diselenggarakan di Jakarta, 9–10 Februari 2026. Diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR) |
Jakarta, 9 Februari 2026 – Indonesia menjadi tuan rumah Forum Regional: Mendorong Aksi Kolektif dalam Pencegahan dan Pengendalian Dengue di Kawasan Negara-negara ASEAN/Asia Tenggara yang digelar pada 9–10 Februari 2026 di Jakarta. Forum ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue dan dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur pembuat kebijakan, otoritas kesehatan, organisasi regional dan global, komunitas ilmiah, serta mitra pembangunan. Perwakilan dari 10 dari 11 negara anggota ASEAN turut hadir, menjadikan forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas negara dan sektor dalam penyelarasan kebijakan serta adopsi strategi pencegahan dan pengendalian dengue yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengue masih menjadi tantangan kesehatan publik serius secara global maupun regional. Dalam periode Januari–Maret 2025, lebih dari 1,4 juta kasus dan lebih dari 400 kematian dilaporkan di 53 negara dalam wilayah World Health Organization. Secara global, sekitar 3,9 miliar orang berisiko terinfeksi dengue dengan estimasi 390 juta infeksi per tahun, di mana sekitar 96 juta kasus bersifat klinis. WHO mencatat dengue sebagai salah satu penyakit tular vektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan kawasan Asia Pasifik sebagai kontributor kasus terbesar.
Kawasan ASEAN selama ini diakui sebagai episentrum global penularan dengue dengan pola wabah siklikal dan kondisi endemis berkelanjutan. Data European Centre for Disease Prevention and Control mencatat hampir 400.000 kasus dengue di Asia Tenggara sejak awal 2025 hingga Oktober–November 2025, dengan Vietnam mencatat kasus tertinggi, diikuti Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, dan Singapura. Selain dampak kesehatan, dengue juga menimbulkan beban sosial-ekonomi signifikan. Di Indonesia, klaim layanan kesehatan terkait dengue pada 2024 mendekati Rp3 triliun, dengan estimasi total kerugian ekonomi hampir Rp15 triliun per tahun.
Indonesia sendiri mencatat 257.271 kasus dengue dengan lebih dari 1.400 kematian sepanjang 2024. Data pembiayaan kesehatan nasional menunjukkan lebih dari satu juta kasus terkait dengue ditanggung sistem jaminan kesehatan pada tahun yang sama. Hingga Desember 2025, tercatat 161.752 kasus dengan 673 kematian. Kondisi ini menegaskan bahwa dengue merupakan ancaman kesehatan masyarakat yang berlangsung sepanjang tahun dan memerlukan kewaspadaan serta penguatan pengendalian secara konsisten dan terkoordinasi.
Saat membuka forum, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D menekankan pentingnya kekompakan negara-negara ASEAN dalam melawan dengue karena penyakit ini mudah menyebar lintas batas. “Nyamuk itu tidak butuh paspor untuk pindah-pindah negara, jadi kita di ASEAN harus kompak melawannya. Kita memang tidak bisa mengatur cuaca atau menghentikan El Niño, tapi kita bisa melindungi warga dengan cara-cara yang lebih cerdas, seperti menggunakan teknologi nyamuk Wolbachia dan memperluas vaksinasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penurunan angka kasus dengue hingga 57 per 100.000 penduduk pada 2025 merupakan hasil pergeseran strategi yang lebih proaktif dan adaptif melalui perluasan teknologi Wolbachia dan penguatan cakupan vaksinasi.
Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, MKes, MMR menegaskan, “Pengendalian dengue harus bertumpu pada pencegahan dini sebagai fondasi utama, dimulai dari tingkat rumah tangga, diperkuat di komunitas, dan didukung kolaborasi lintas sektor yang konsisten. Tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri.” Ia menyebut KOBAR sebagai wadah independen lintas bidang yang menjembatani kebijakan, praktik lapangan, dan peningkatan kesadaran publik guna memastikan upaya pencegahan berjalan terintegrasi dan berdampak nyata. Apresiasi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., yang menilai dengue bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga menyangkut ketahanan kesehatan dan perlindungan sosial, sehingga kebijakan pengendalian harus komprehensif dan diperkuat inovasi seperti vaksinasi dan Wolbachia untuk mencapai target Zero Dengue Deaths 2030.
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, drg. Murti Utami, MPH menegaskan bahwa pengendalian dengue merupakan bagian penting dari pembangunan sistem kesehatan tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah tengah memperbarui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029 yang menitikberatkan pada deteksi dan diagnosis dini, penguatan tata laksana klinis dan sistem rujukan, inovasi pencegahan termasuk Wolbachia dan vaksinasi, komunikasi risiko, serta penguatan surveilans terintegrasi dan sistem peringatan dini. Forum ini juga menegaskan komitmen regional menuju Zero Dengue Deaths 2030 melalui kolaborasi lintas negara, penguatan kebijakan kawasan, riset dan inovasi, serta dukungan mitra seperti Takeda dan World Mosquito Program, guna membangun respons yang lebih prediktif, preventif, dan terkoordinasi dalam melindungi masyarakat ASEAN dari ancaman dengue.
