Viral Video Asusila, Dua WNA Diamankan Imigrasi Ngurah Rai Saat Hendak Kabur ke Thailand

 

BADUNG (17/3/2026) – Kantor Imigrasi Ngurah Rai berhasil mengamankan dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga terlibat dalam video asusila yang sempat viral di media sosial dan berbagai platform digital. Kedua WNA tersebut berinisial MMJ (perempuan, 23 tahun) asal Prancis dan NBS (laki-laki, 24 tahun) asal Italia. Keduanya diamankan oleh petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai saat hendak berangkat menuju Thailand.

Proses pengamanan bermula dari penelusuran petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) terhadap pergerakan MMJ pada Jumat, 13 Maret 2026. MMJ diketahui memajukan jadwal keberangkatannya dari rencana awal 14 Maret 2026 menuju Prancis melalui Singapura, menjadi 13 Maret 2026 dengan tujuan Thailand.

Selain itu, ditemukan indikasi upaya mengelabui petugas. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram Story miliknya pada 13 Maret 2026 yang seolah menunjukkan dirinya sudah berada di Pantai Patong, Phuket, Thailand.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan di area keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Petugas kemudian mendapati MMJ bersama seorang pria berinisial NBS yang diduga turut terlibat dalam pembuatan video asusila, berperan sebagai driver ojek online.

Sebelumnya, MMJ sempat viral dalam video yang menampilkan adegan tidak senonoh bersama seorang driver ojek online. Dalam potongan video yang beredar, terlihat pria tersebut membonceng MMJ menggunakan sepeda motor sebelum berlanjut ke adegan asusila.

Dalam pengembangan kasus, Tim Polres Badung juga berhasil mengamankan satu WNA lainnya berinisial ERB (laki-laki, 26 tahun) asal Prancis. ERB diduga berperan sebagai manajer sekaligus pihak yang mengunggah video tersebut ke platform digital konten dewasa.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk kewaspadaan dan ketelitian petugas di lapangan. Meski para terduga sempat mencoba mengelabui dengan mengubah jadwal penerbangan dan merekayasa lokasi melalui media sosial, upaya tersebut berhasil digagalkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali, Felucia Sengky Ratna, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindak tegas setiap WNA yang melanggar hukum, terutama tindakan yang meresahkan masyarakat Bali. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus semacam ini.

Atas kejadian tersebut, MMJ dan NBS langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Selanjutnya, keduanya diserahkan kepada Polres Badung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan konferensi pers Polres Badung pada 17 Maret 2026, ketiga WNA tersebut dipastikan akan menjalani proses hukum di Indonesia terlebih dahulu sebelum dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. (*)

Sosialisasi KPP di Denpasar Libatkan Ratusan Pelaku Usaha Perumahan

 

Denpasar, 16 Maret 2026 - Bank Mandiri kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, bank berkode emiten BMRI ini mengakselerasi implementasi Program 3 Juta Rumah melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bagi pelaku usaha sektor perumahan, sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi menuju target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi ini berlangsung di Denpasar pada Senin (16/03) dan diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari industri perumahan. Rinciannya, lebih dari 50 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 350 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.

Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari, Regional CEO XI/Bali dan Nusa Tenggara Alexander J. Patty dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Melalui pertemuan ini, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan besarnya dampak sektor perumahan terhadap perekonomian nasional.

“Pembangunan perumahan tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan memperkuat ekosistem perumahan, kita sejatinya membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri pendukung, serta mendorong daya saing bangsa di masa depan,” ujar Maruarar di Denpasar, Senin (16/03).

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah. Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap penyaluran KPP merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem Danantara yang terintegrasi. Pembiayaan KPP tidak hanya menyokong pelaku konstruksi, pengembang, dan pedagang material bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.

“Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan, Bank Mandiri berharap program ini dapat memperluas kesempatan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat pengembangan ekosistem sektor perumahan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sesuai ketentuan, KPP dapat diakses oleh pemohon yang memenuhi ketentuan umum, seperti WNI atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki NPWP dan NIB, serta tidak memiliki catatan negatif berdasarkan trade checking, community checking, bank checking, atau SLIK. Pemohon juga tidak sedang menerima KUR atau KPP lain, meski masih diperbolehkan memiliki kredit komersial selama statusnya lancar.

Dalam proses pembiayaan, agunan pokok berupa objek yang dibiayai melalui KPP digunakan sebagai jaminan, dengan kemungkinan penambahan agunan lain sesuai ketentuan bank penyalur. Skema ini dirancang agar pembiayaan tetap pruden sekaligus mudah diakses oleh pelaku usaha yang terlibat dalam sektor perumahan.

Sejalan dengan skema tersebut, program KPP menjangkau seluruh segmen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok sektor perumahan. Mengacu pada klasifikasi usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, fasilitas KPP dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah dengan plafon pembiayaan hingga Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah, dengan rentang omzet tahunan maksimal Rp2 miliar untuk mikro hingga Rp50 miliar untuk usaha menengah.

Dengan cakupan tersebut, KPP menyasar pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan perumahan mulai dari developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Selain itu, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau UMKM perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha. (*)

Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Global Dorong Perlindungan Hak Perempuan

 

 Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membuka Forum Perempuan: Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan di Jakarta (10/03).

Jakarta, 10 Maret 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2026, FNM Society berkolaborasi dengan Takeda menyelenggarakan Forum Perempuan bertajuk “Rights. Justice. Action. Dari Hak Menuju Aksi untuk Semua Perempuan dan Anak Perempuan.” Forum ini menjadi wujud kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM, dan akademisi untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara global, laporan Global Gender Gap 2025 menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-97 dunia, naik tiga posisi dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor kesetaraan gender meningkat dari 68,6% menjadi 69,2%. Kemajuan ini juga terlihat dari meningkatnya keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan, di mana skor kesetaraan pada kategori legislator, pejabat senior, dan manajer meningkat dari 20,5% pada 2006 menjadi 49,4% pada 2025. Di sektor kesehatan, data WHO Global Health Observatory (2023) mencatat 63,2% persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan dan 90,6% perempuan menerima layanan antenatal care minimal empat kali selama kehamilan. Meski demikian, tantangan struktural masih ada, termasuk data BPS (2024) yang menunjukkan sekitar 5,9% perempuan usia 20–24 tahun menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, yang berpotensi memengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kemandirian mereka.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan serta kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional. “Kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar. Salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender. Artinya, perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Berbagai studi menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.”

Pendiri dan Ketua FNM Society sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K), menekankan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat program kesehatan, tetapi juga penggerak perubahan. “Hari Perempuan Internasional adalah momentum untuk melihat perempuan sebagai pemimpin dan agen perubahan. Kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Forum ini menjadi ruang dialog lintas sektor yang menegaskan peran strategis perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam mendorong upaya pencegahan serta peningkatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan tema global Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, ‘Rights. Justice. Action. For All Women and Girls,’ yang menekankan bahwa investasi pada perempuan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak dan keadilan.”

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Lovely Daisy, MKM, menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan berbasis pencegahan dan keterlibatan komunitas. “Penguatan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pendekatan yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama. Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong praktik hidup sehat di tingkat keluarga dan komunitas, mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap informasi, layanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap hak-hak kesehatan reproduksi mereka, sehingga kita dapat mempercepat upaya pencegahan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang.”

Figen Samdanci dari Takeda Pharmaceuticals menegaskan komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan jangka panjang untuk memperkuat kesehatan masyarakat, termasuk memperluas akses layanan kesehatan perempuan dan mendukung upaya pencegahan di tingkat komunitas melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Assistant Representative UNFPA Indonesia, Verania Andria, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang dilaksanakan secara nasional dan di wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang. Forum yang diikuti lebih dari 500 peserta secara luring dan daring ini diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak utama lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Menutup forum, Prof. Nila menegaskan bahwa hak dan keadilan bagi perempuan tidak boleh berhenti pada komitmen atau wacana, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata di keluarga, komunitas, dan kebijakan publik demi membangun fondasi masyarakat yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sinergi Penguatan Kamtibmas, Ditintelkam Polda dan PW DMI Bali Gelar Silaturahmi serta Bukber

Denpasar – Dalam rangka memperkuat moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama menjelang Malam Takbiran Idulfitri 1447 H yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Bali bersama Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bali menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama di Hotel Quest San, Jalan Mahendradatta, Denpasar Barat, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PW DMI Provinsi Bali H. Bambang Santoso, S.Pd.I., M.A., PS. Kasubdit V Ditintelkam Polda Bali KOMPOL I Wayan Sugita, S.H., M.H., PS. Kanit 1 Subdit V Ditintelkam Polda Bali AKP I Nyoman Sukerta, S.H., M.H., jajaran pengurus PW DMI Bali, serta para ketua dan perwakilan pengurus DMI kabupaten/kota se-Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PW DMI Bali H. Bambang Santoso mengimbau seluruh pengurus DMI kabupaten/kota agar menyampaikan kepada umat Islam untuk melaksanakan takbiran Idulfitri 1447 H secara terbatas di masjid atau musala terdekat, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WITA. Pelaksanaan takbiran juga diimbau tanpa menggunakan pengeras suara luar serta tanpa menyalakan petasan.

Imbauan ini disampaikan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Bali dengan selelalu berkoordinasi dengan Pecalang Desa Adat dan Desa Dinas setempat, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 yang bertepatan dengan Malam Takbiran Idulfitri 1447 H, sebagaimana tertuang dalam Seruan Bersama tentang Pelaksanaan Hari Suci Nyepi.

Sementara itu, PS. Kasubdit V Ditintelkam Polda Bali KOMPOL I Wayan Sugita dalam sambutannya menekankan pentingnya peran tokoh agama dan pengurus masjid dalam menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya melalui langkah deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Dalam paparannya PS. Kanit 1 juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan bersama dalam mencegah masuk dan berkembangnya paham radikal di wilayah Bali. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini juga membawa tantangan baru, terutama maraknya penyebaran berita hoaks dan informasi provokatif yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memicu perpecahan, serta menurunkan tingkat toleransi di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran aktif tokoh agama, organisasi keagamaan, serta masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang moderat, damai, dan penuh toleransi.

Melalui kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan organisasi keagamaan dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkokoh semangat toleransi dan persatuan di Provinsi Bali, khususnya menjelang perayaan Idulfitri 1447 H yang bertepatan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948. (*)

TNI Gandeng Bulog Gelar Pasar Murah untuk Tekan Harga Sembako

 

MALANG – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, jajaran TNI menggelar bazar dan pasar murah serentak di berbagai wilayah. Di Malang Raya, kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Rampal dan diselenggarakan oleh Korem 083/Baladhika Jaya dengan menghadirkan sekitar 180 stand yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih terjangkau, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang meninjau sejumlah stand bersama jajaran. Kehadiran Pangdam sekaligus untuk memastikan pelaksanaan bazar berjalan lancar serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Lebaran.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin mengatakan bazar dan pasar murah ini digelar secara serentak oleh seluruh jajaran TNI sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri. Melalui kegiatan tersebut, TNI berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir menjelaskan bahwa Korem 083 mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan bazar terpusat jajaran Kodam V/Brawijaya. Ratusan stand yang disiapkan menghadirkan beragam komoditas, mulai dari bahan pangan, sandang, hingga kebutuhan rumah tangga yang banyak dicari masyarakat menjelang Idul Fitri.

“Kita menyiapkan sekitar 180 stand dengan berbagai komoditas. Mulai dari bahan makanan, sandang, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Harga yang kita tawarkan juga kita tekan di bawah harga pasar agar benar-benar membantu masyarakat menjelang Lebaran,” ujar Kolonel Kohir.

Ia menjelaskan, untuk memastikan harga tetap terjangkau, pihaknya bekerja sama langsung dengan produsen serta sejumlah lembaga terkait, termasuk Perum Bulog. Dengan cara tersebut, komoditas yang dijual di bazar dapat diperoleh dengan harga produsen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

“Kita berkoordinasi langsung dengan Bulog dan para produsen. Jadi kita jemput bola langsung ke produsen sehingga yang didapat masyarakat adalah harga produsen, bukan harga distributor,” jelasnya.

Menurut Kolonel Kohir, tingginya antusiasme masyarakat yang datang sejak pagi menunjukkan bahwa kegiatan pasar murah tersebut sangat dibutuhkan. Ia berharap bazar ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian TNI kepada rakyat. (*)

TNI Kawal Pembagian BLT di Karang Bintang, Warga Antusias

 

TANAH BUMBU — Bertempat di Desa Karang Nunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Babinsa Desa Karang Nunggal Kopka Daryono mendampingi pelaksanaan kegiatan Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat setempat, Jumat (13/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.00 WITA ini berjalan lancar, aman, dan tertib. Kehadiran aparat desa bersama jajaran TNI dari Koramil 1022-05/Karang Bintang memastikan proses distribusi bantuan berjalan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat penerima dapat merasakan manfaat secara langsung.

Dalam kesempatan tersebut, Danramil 1022-05/Karang Bintang Kapten Inf Wahyono menegaskan bahwa pembagian BLT merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi.

“Pembagian BLT ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat. Kehadiran TNI di tengah kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran, menjaga ketertiban, serta memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan memperkuat kebersamaan di Desa Karang Nunggal,” ujar Kapten Wahyono.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan TNI menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Karang Bintang.

Kegiatan pembagian BLT disambut antusias oleh warga, berlangsung tertib, dan mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung masyarakat di bulan Ramadhan. (*)