Imigrasi Kukuhkan Satgas Patroli Dharma Dewata untuk Perkuat Pengawasan Orang Asing di Bali

BALI – Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi “Dharma Dewata” di wilayah Bali pada Rabu (15/04). Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian guna menjaga stabilitas dan keamanan di salah satu destinasi wisata utama Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar tersebut dihadiri oleh sekitar 100 petugas Imigrasi yang tergabung dalam Satgas. Acara ini turut dihadiri Gubernur Bali dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta perangkat daerah Provinsi Bali.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa pembentukan Satgas di Provinsi Bali merupakan bentuk komitmen nyata Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memastikan Bali tetap aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun wisatawan internasional.

“Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia,” ujar Hendarsam.

Nama “Dharma Dewata” sendiri memiliki makna filosofis, yakni “Dharma” berarti kebaikan atau kebenaran dan “Dewata” merujuk pada Pulau Bali. Dengan demikian, “Dharma Dewata” memiliki arti kebaikan di Pulau Bali.

Dengan mengusung semangat tersebut, Satgas Patroli Dharma Dewata akan secara aktif melakukan patroli di sejumlah titik yang dinilai rawan terhadap pelanggaran keimigrasian guna mewujudkan pariwisata Bali yang aman dan berkualitas.

Selain memperketat pengawasan, Satgas ini juga berperan dalam memberikan respons cepat (quick response) terhadap berbagai potensi pelanggaran. Kehadirannya diharapkan mampu menekan angka pelanggaran hukum oleh Warga Negara Asing (WNA), meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus menjadi sarana edukasi keimigrasian secara langsung di lapangan.

Patroli ini direncanakan fokus pada wilayah yang memiliki konsentrasi aktivitas WNA tinggi. Pengukuhan Satgas ini sekaligus memperkuat capaian kinerja Imigrasi Bali dalam penegakan hukum keimigrasian.

Pada periode 1 Januari hingga 12 April 2026, Imigrasi Bali telah melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa 165 deportasi dan 62 tindakan pendetensian.

“Kami akan terus menggiatkan operasi pengawasan, baik melalui patroli rutin di tingkat wilayah maupun operasi skala nasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Imigrasi,” tambah Hendarsam.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi juga mengukuhkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) di wilayah Bali. Program ini menjadi pendekatan pengawasan berbasis komunitas yang lebih humanis melalui kolaborasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Jika Satgas Dharma Dewata berperan secara taktis di lapangan, maka PIMPASA hadir sebagai garda terdepan dalam upaya preventif di tingkat desa. Mereka bertugas memberikan edukasi serta melakukan pengumpulan informasi awal terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing di lingkungannya.

Kehadiran PIMPASA diharapkan mampu memperkuat deteksi dini serta mempersempit ruang gerak pelanggaran keimigrasian, khususnya di wilayah-wilayah yang mungkin belum terjangkau oleh patroli rutin.

“Sinergi antara patroli taktis Dharma Dewata dan pengawasan kewilayahan oleh PIMPASA merupakan strategi komprehensif kami. Bali harus tetap menjadi destinasi yang ramah bagi wisatawan berkualitas, namun tetap tegas terhadap setiap pelanggaran hukum dan norma yang berlaku,” pungkas Hendarsam. (*)

Gotong Royong Pembongkaran Balai Pertemuan Umum, Wujud Sinergi Kodim 0910/Malinau Bersama Masyarakat

  

Malinau Utara, 15 April 2026 – Personel Kodim 0910/Malinau bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong pembongkaran Balai Pertemuan Umum yang sudah tidak layak pakai, bertempat di Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pembangunan kembali balai pertemuan agar dapat digunakan secara optimal sebagai sarana kegiatan masyarakat desa. Dengan penuh semangat kebersamaan, personel TNI dan warga bahu-membahu membongkar bangunan lama yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan.

Komandan Kodim 0910/Malinau Letkol Inf M. Syaiful Arif, S.I.P. menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat serta kepedulian terhadap fasilitas umum di wilayah binaan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, sekaligus membantu mempercepat proses pembangunan kembali balai pertemuan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.

Masyarakat Desa Luso menyambut baik kehadiran dan keterlibatan personel Kodim dalam kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dan berharap proses pembangunan kembali balai pertemuan dapat segera selesai sehingga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong, mencerminkan soliditas serta sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat dalam membangun desa.

TETO Ingatkan Masyarakat Waspada Penipuan Visa Taiwan Lewat Akun TikTok Palsu

JAKARTA - Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei di Indonesia atau Taipei Economic and Trade Office (TETO) menegaskan tidak memiliki akun resmi di platform TikTok. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait akun mencurigakan yang mengatasnamakan TETO dan menawarkan layanan visa palsu.

Dalam keterangan resminya, Rabu, 14 April 2026, TETO mengungkapkan telah menerima pengaduan mengenai akun TikTok bernama “TETO @ callcenterteto” yang mengklaim sebagai kanal resmi lembaga tersebut.

Hasil verifikasi menunjukkan akun tersebut tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan TETO. Seluruh konten yang diunggah diketahui merupakan penyalahgunaan materi kegiatan resmi TETO, baik di Jakarta maupun Surabaya, termasuk kegiatan diplomatik, pertukaran budaya, hingga informasi layanan konsuler.

TETO juga menegaskan bahwa akun tersebut secara tidak sah menawarkan layanan konsultasi visa serta memungut biaya dari masyarakat. Praktik tersebut dinyatakan sebagai bentuk penipuan.

“Seluruh informasi dan layanan yang ditawarkan akun tersebut tidak benar dan tidak sah,” demikian pernyataan TETO.

TETO menegaskan tidak pernah menyediakan layanan pengurusan visa maupun konsultasi berbayar melalui akun media sosial tidak resmi, termasuk di TikTok.

Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses akun tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun guna menghindari potensi penipuan.

Selain itu, TETO juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki akun resmi di platform TikTok. Adapun kanal resmi yang digunakan adalah Facebook dan X dengan nama “Taiwan di Indonesia”.

Untuk layanan resmi visa dan konsuler, masyarakat dapat menghubungi TETO melalui telepon (021) 515-3939 atau email idn@mofa.gov.tw.

TETO menyatakan telah mengumpulkan bukti dan melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia serta pihak platform terkait untuk ditindaklanjuti.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk turut melaporkan akun-akun ilegal serupa guna mencegah penipuan dan menjaga keamanan informasi publik.  (red)

Sat Binmas Polres Yahukimo Laksanakan Giat FKPM, Pererat Hubungan dengan Masyarakat Moruku dan Logpon

  

Yahukimo – Dalam rangka mempererat hubungan kemitraan serta menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, Satuan Binmas Polres Yahukimo melaksanakan kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kampung Moruku dan Pelabuhan Logpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (13/04/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Binmas Polres Yahukimo IPDA Kaleb O. Deda, didampingi Kapolsek Dekai IPDA Safrin Tiflen, bersama personel gabungan dari Sat Binmas, Patroli Sabhara, dan Polsek Dekai.

Setibanya di Kampung Moruku, rombongan langsung disambut oleh Kepala Kampung Moruku, Bapak Sem Ira, beserta masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Binmas menyampaikan bahwa kehadiran pihak kepolisian merupakan bentuk upaya menjalin silaturahmi serta membangun kerja sama yang baik antara Polri dan masyarakat.

“Kedatangan kami selain untuk memperkenalkan diri, juga bertujuan mempererat hubungan serta menjalin kerja sama demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, meskipun kami menyadari keterbatasan dalam intensitas kunjungan,” ujar Kasat Binmas.

Selain itu, sebagai bentuk kepedulian, personel Polres Yahukimo juga menyerahkan bantuan berupa beras dan mie instan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan bersama.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung Moruku, Sem Ira, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pihak kepolisian. Ia mengungkapkan bahwa kehadiran Polri memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Kami sangat senang dan bersyukur atas kepedulian Polri kepada masyarakat. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam setiap pelaksanaan tugas, dan kami berharap situasi kamtibmas di Yahukimo tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Usai kegiatan di Kampung Moruku, rombongan melanjutkan kegiatan ke Pelabuhan Logpon. Setibanya di lokasi tersebut, personel kembali melaksanakan kegiatan serupa dengan bertemu masyarakat setempat yang diwakili oleh Bapak Lukas Keykera.

Dalam arahannya, Kapolsek Dekai menyampaikan pentingnya sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah, khususnya di area pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Kegiatan tersebut juga disertai dengan penyerahan bantuan sosial berupa bahan makanan kepada masyarakat. Bapak Lukas Keykera menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kehadiran serta perhatian yang diberikan oleh pihak kepolisian.

“Kami menerima dengan senang hati bantuan ini dan sangat mengapresiasi kehadiran polisi yang selalu memberikan himbauan kamtibmas. Kami berharap ke depan situasi tetap aman dan damai,” ujarnya.

Melalui kegiatan FKPM ini, diharapkan terjalin komunikasi yang semakin baik antara Polres Yahukimo dan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera di wilayah Kabupaten Yahukimo.

Kepala Suku Besar Puncak Tegaskan Larangan Segala Aksi Kekerasan dan Perusakan Fasilitas Umum

 

Kabupaten Puncak – Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak, Abelom Kogoya, menyampaikan himbauan tegas kepada seluruh masyarakat serta kelompok bersenjata (KKB) agar tidak lagi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, khususnya aksi kekerasan dan perusakan fasilitas umum di wilayah Puncak.

Dalam pernyataannya di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Senin (13/04/2026), Abelom Kogoya menegaskan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Puncak harus dijaga bersama demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Ia secara khusus menyoroti tindakan KKB yang selama ini kerap melakukan aksi pembakaran bangunan dan kekerasan terhadap warga, termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

“Kami minta dengan tegas kepada KKB agar tidak lagi membunuh masyarakat secara sembarangan, terlebih kepada guru dan tenaga kesehatan yang datang untuk membantu masyarakat. Mereka hadir untuk membangun, bukan untuk disakiti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abelom Kogoya juga mengkritisi keras aksi pembakaran fasilitas umum yang dinilai sangat merugikan masyarakat sendiri. Menurutnya, bangunan seperti sekolah, puskesmas, dan fasilitas pemerintah lainnya dibangun untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Puncak, bukan untuk dihancurkan.

“Bangunan yang ada itu untuk masyarakat Puncak. Kalau dibakar, yang rugi kita sendiri. Anak-anak tidak bisa sekolah, masyarakat tidak bisa berobat. Ini tindakan KKB yang sangat merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan yang saat ini berjalan di Kabupaten Puncak merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan, terutama dari KKB, harus dihentikan.

Selain itu, Abelom Kogoya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah serta mendukung aparat TNI-Polri dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ia menilai, kolaborasi antara masyarakat dan aparat sangat penting agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian tokoh adat terhadap kondisi keamanan di Kabupaten Puncak yang belakangan terganggu oleh aksi-aksi KKB, seperti pembakaran bangunan dan teror terhadap masyarakat. Diharapkan, dengan adanya seruan tegas dari Kepala Suku Besar, tidak ada lagi aksi kekerasan maupun perusakan yang dilakukan oleh KKB, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.

Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak, Berikan Penghargaan Kepada Polres Lanny Jaya

 

Lanny Jaya - Pada hari Senin, 13 April 2026 sekitar pukul 14.30–15.10 WIT, bertempat di Lapangan Apel Mako Polres Lanny Jaya, telah dilaksanakan upacara pemberian penghargaan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRCPPA) kepada Polres Lanny Jaya.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dalam program pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas dan Satuan Reserse Kriminal Polres Lanny Jaya.

Upacara dipimpin oleh Kombes Pol. Andi Yoseph Enock, S.I.K. selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh Kapolres Lanny Jaya AKBP Frans D. Tamaela, Wakapolres, para pejabat utama, serta Ketua Nasional TRCPPA Ibu Jenny Claudia Lumowa.

Dalam sambutannya, Kombes Pol. Andi Yoseph Enock menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta penghargaan yang diberikan oleh TRCPPA. Ia juga mengajak seluruh personel untuk terus bekerja dengan tulus dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Nasional TRCPPA Ibu Jenny Claudia Lumowa menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan bukti nyata kinerja Polres Lanny Jaya dalam upaya pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan merupakan langkah utama yang lebih baik daripada penindakan.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat personel Polres Lanny Jaya dalam memberikan pelayanan terbaik serta menciptakan citra positif Polri di tengah masyarakat.