View AllNews

Sosial

Daerah

Latest News

Kamis, 19 November 2026

Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak

 


SURABAYA – Polda Jawa Timur mengajak sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat upaya pencegahan perundungan (bullying) untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan melindungi masa depan anak.


Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur melalui Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum dalam peringatan Hari Anak Sedunia (World Children's Day) 2026 di SMPN 26 Surabaya, Jumat (20/11/2026).


Kegiatan bertema “Lingkungan Pendidikan yang Aman dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying yang Berdampak pada Ekstremisme” ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.


Kombes Pol Ganis menjelaskan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak, mulai dari hilangnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan.


Dalam kondisi tertentu, anak yang mengalami tekanan psikologis dan keterasingan sosial juga dapat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi pihak-pihak yang menyebarkan kebencian maupun paham kekerasan.


“Anak-anak harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungannya. Jangan sampai perundungan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri dan mencari penerimaan di lingkungan yang justru membahayakan masa depannya,” ujar Kombes Pol Ganis.


Ia menegaskan, pencegahan bullying membutuhkan kepedulian bersama, terutama dari keluarga dan lingkungan sekolah.


Para pelajar diajak untuk saling menghargai perbedaan, tidak melakukan perundungan, serta tidak ikut menyebarkan konten yang merendahkan atau menyakiti orang lain di media sosial.


Sementara itu, orang tua dan tenaga pendidik diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak serta menyediakan ruang komunikasi dan pelaporan yang aman bagi korban.


Melalui Ditres PPA dan PPO, Polda Jatim terus mendorong upaya pencegahan, perlindungan, dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan, termasuk penanganan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap anak berhak tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya dalam lingkungan yang aman, tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun perundungan,” pungkas Kombes Pol Ganis. (*)

Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

 


Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi momentum penting untuk mengevaluasi tata kelola agraria nasional. Pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan penegakan hukum, tetapi perlu menyentuh persoalan mendasar penguasaan tanah, konflik agraria, serta perlindungan hak masyarakat adat.


Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, yang menghadirkan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, sebagai narasumber di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Dalam forum yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat tersebut, Kepala BRAN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan pencegahan karhutla selama ini.


“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat.”


Urgensi Reforma Agraria dalam Memutus Siklus Karhutla


Dengan luas karhutla nasional mencapai 355.390 hektare berdasarkan data yang dipaparkan dalam diskusi, Dedi mengingatkan bahwa ancaman kebakaran semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah kawasan di Pulau Jawa.


Di tengah upaya pemerintah melakukan penertiban konsesi dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, kehadiran BRAN menjadi relevan untuk memperkuat kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penataan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab.


Reforma agraria dapat menjadi instrumen pencegahan struktural agar persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan tidak terus berkembang menjadi konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.


Lindungi Masyarakat Adat sebagai Penjaga Hutan


Dalam diskusi tersebut, Kepala BRAN memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat yang selama bergenerasi hidup berdampingan dengan hutan.


“Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang tidak boleh kita abaikan. Mereka harus diakui, dilindungi, dan diberdayakan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga hutan dan mencegah kebakaran.”


Melalui reforma agraria, perlindungan hak masyarakat adat perlu diperkuat bersamaan dengan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, sehingga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan selaras.


Dari Diskusi Menuju Terobosan Pencegahan


Kepala BRAN mendorong forum akademis tersebut menghasilkan terobosan konkret melalui integrasi satu data agraria, pemetaan wilayah rawan karhutla, penguatan riset, teknologi mitigasi, serta pemanfaatan kearifan lokal.


Dedi juga mengajak mahasiswa program doktoral STIK untuk mengembangkan penelitian yang tidak sekadar mengulang pendekatan sebelumnya, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang semakin kompleks, termasuk dampaknya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.


Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, Pancasila sila kelima, dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Kepala BRAN menekankan pentingnya menempatkan keadilan agraria, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat dalam satu kerangka kebijakan nasional.


“Jangan menunggu hutan kembali terbakar untuk bertindak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang, dengan menata agraria, melindungi masyarakat adat, dan memastikan pengelolaan tanah yang bertanggung jawab demi keselamatan generasi mendatang.” :::

Polsek Sukawati Green Policing Tanam 10 Pohon Ajak Masyarakat Peduli Kelestarian Lingkungan

 


GIANYAR – Wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan terus ditunjukkan Polsek Sukawati melalui pelaksanaan program Quick Wins Kapolri, Green Policing, dengan menggelar kegiatan penanaman pohon dan kerja bakti membersihkan lingkungan Pura Dalem Desa Adat Silakarang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Jumat (20/11/2026) pagi.


Kegiatan yang berlangsung pukul 05.50 hingga 07.00 WITA tersebut dipimpin langsung Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata, S.H., didampingi Plt. Wakapolsek IPTU I Wayan Nurjana, S.H., serta diikuti 21 personel Polsek Sukawati, perangkat desa adat, dan sekitar 70 warga masyarakat setempat.


Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penanaman sebanyak 10 pohon yang terdiri dari pohon nangka, sirsak, dan rambutan. Selain itu, seluruh peserta juga bergotong royong melaksanakan kurve atau kerja bakti membersihkan kawasan Pura Dalem agar tetap bersih, asri, dan nyaman.


Kapolsek Sukawati Kompol I Nyoman Wiranata, S.H. menyampaikan bahwa Green Policing bukan sekadar kegiatan penghijauan, tetapi juga merupakan upaya membangun kesadaran dan kepedulian bersama terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam.


Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membiasakan perilaku peduli lingkungan, mulai dari menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, merawat tanaman, hingga mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.


"Kegiatan ini akan terus kami laksanakan secara berkesinambungan di tempat yang berbeda. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat pohon yang telah ditanam agar dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta generasi mendatang," ujarnya.


Perbekel Desa Singapadu Kaler Kadek Agus Somala Putra, S.Par., M.M., bersama Bendesa Adat Silakarang I Wayan Suka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polsek Sukawati atas kepedulian serta keterlibatannya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan desa.


Melalui kegiatan Green Policing ini, Polsek Sukawati berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. :::

Danrem 083/Bdj Tekankan Persatuan dan Gotong Royong untuk Perkuat Ketahanan Nasional

 


Malang – Membangun ketahanan nasional harus dimulai dari masyarakat yang memiliki karakter kebangsaan kuat, semangat persatuan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut menjadi penekanan Komandan Korem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, S.Sos., M.M.S., M.Han., dalam kegiatan Pemberdayaan Komponen Masyarakat TA 2026, Kamis (19/11/2026).


Dalam amanat yang dibacakan Kasiter Korem 083/Bdj Letkol Inf Herawady Karnawan, Danrem menegaskan pentingnya menyosialisasikan kebijakan pimpinan TNI AD, khususnya program teritorial yang diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Danrem juga mendorong terbangunnya sinergi yang kuat antara prajurit TNI AD dan seluruh komponen masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung program pemerintah daerah dan menjaga stabilitas wilayah.


Kegiatan yang diikuti 111 orang ini diisi materi kebijakan Kasad bidang teritorial, ketahanan nasional, kerukunan umat beragama, serta outbound untuk melatih kepemimpinan, komunikasi, disiplin, dan kekompakan.


Melalui pemberdayaan ini, Korem 083/Bdj ingin memastikan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat terus terpelihara serta menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. (Penrem 083/Bdj)

Rabu, 18 November 2026

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi


Jakarta – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap 15 tersangka tindak pidana terorisme di enam provinsi pada 13–18 November 2026. Penindakan tersebut menyasar sejumlah jaringan kelompok terorisme, yakni Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan ISIS.


Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penegakan hukum dilaksanakan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, beberapa di antaranya diketahui berstatus mantan narapidana terorisme (eks napiter).


“Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme, termasuk aktivitas propaganda, perekrutan, penggalangan dana, hingga pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme,” ujar Mayndra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Di Provinsi Aceh, penindakan dilakukan pada 17 November 2026 terhadap tiga tersangka berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Ketiganya diamankan di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.


Sementara itu, di Sumatera Barat, Densus 88 mengamankan satu tersangka berinisial MRZ (45) di Kota Padang pada 13 November 2026. Pada hari yang sama, penegakan hukum juga dilakukan di Provinsi Riau dengan mengamankan tiga tersangka, yakni RB (43), AHD (52), dan MNZ (41), di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.


Di Jawa Barat, tiga tersangka berinisial HRW (40), TKD (40), dan NM (24) diamankan pada 17 November 2026. Penindakan berlangsung di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.


Adapun di Jawa Tengah, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap empat tersangka yang terafiliasi dengan jaringan kelompok Anshor Daulah (AD) Solo. Keempatnya masing-masing berinisial SO (33), AJ (35), MO (50), dan IB (57). Penindakan dilakukan pada 17 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo, kemudian berlanjut pada 18 November 2026 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan.


Selanjutnya, di Nusa Tenggara Barat, satu tersangka berinisial EA (38) diamankan di Kota Bima pada 17 November 2026.


Mayndra menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para tersangka diduga memiliki peran dan aktivitas yang beragam dalam jaringan kelompok terorisme. Aktivitas tersebut meliputi penyebaran propaganda ideologi ekstrem, perekrutan anggota dari kalangan masyarakat, penggalangan dana untuk mendukung kegiatan kelompok, serta penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.


“Dari hasil penyelidikan, ditemukan berbagai peran dan aktivitas para tersangka dalam jaringan kelompok terorisme. Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat,” jelasnya.


Saat ini, penyidik Densus 88 AT Polri masih melanjutkan proses penyidikan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.


Densus 88 AT Polri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal dan propaganda kelompok terorisme, khususnya melalui ruang digital dan media sosial.


Masyarakat diminta membentengi diri dari provokasi, manipulasi informasi, serta narasi ekstrem yang dapat mendorong keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan remaja yang rentan menjadi sasaran propaganda dan proses radikalisasi melalui penggunaan gawai maupun platform digital.


“Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam mencegah proses radikalisasi. Kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana terorisme,” tutup Mayndra. :::

Polres Nganjuk Amankan Tiga Tersangka Pengedar Okerbaya, Ratusan Butir Pil Dobel L Disita


NGANJUK – Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan tiga tersangka pengedar obat keras berbahaya (okerbaya) jenis pil dobel L. Dari operasi tersebut, polisi menyita total 272 butir pil dobel L beserta sejumlah barang bukti lainnya.


Pengungkapan kasus bermula saat petugas menggerebek sebuah kamar kos di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kamis (5/11/2026) sekitar pukul 22.00 WIB. 


Polisi mengamankan WDA (32), warga Loceret, dengan barang bukti uang tunai Rp 70 ribu, satu ponsel , dan sepeda motor Yamaha Vega R.


Dari nyanyian WDA, Polisi memburu SOPP (27), warga Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, yang disebut sebagai pemasok barang dan berhasil diamankan pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. 


Dari pengembangan kedua tersangka, petugas mengamankan  tersangka ketiga berinisial MM (27), warga Desa Sonopatik, Kecamatan Berbek. 


Dari tangan MM, Polisi menyita 255 butir pil dobel L dalam tiga kemasan (masing-masing berisi 100, 100, dan 55 butir), satu ponsel Redmi 9, satu pak plastik klip kecil, serta kotak ponsel.


Kasatresnarkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menjelaskan, MM mengaku mendapatkan pil tersebut dari seorang pria yang belum diketahui identitas aslinya. 


"Pemasok utama masih dalam pengejaran petugas. Kami terus menelusuri asal barang untuk mengungkap jaringan lain yang terlibat," ujarnya, Rabu (18/11/2026).


Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menegaskan komitmen jajarannya dalam memutus rantai peredaran obat keras ilegal yang mengancam generasi muda.


"Kami tidak berhenti pada satu penindakan. Peran aktif masyarakat untuk melapor sangat dibutuhkan demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," tegas Kapolres Nganjuk. (*)