Kapolri: Buruh Indonesia Harus Siap Hadapi Perubahan dan Perkuat Daya Saing Global

 

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta dinamika ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mengusung tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global”, di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi pelaksanaan Rakernas KSBSI dan berharap seluruh hasil pembahasan dapat menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan kemajuan, perlindungan, serta kesejahteraan buruh Indonesia ke depan.

Kapolri menyampaikan bahwa dunia ketenagakerjaan saat ini tengah menghadapi perubahan besar seiring perkembangan revolusi industri dan transformasi teknologi, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), robotik hingga internet of things (IoT).

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di satu sisi, teknologi berpotensi mengurangi sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga membuka peluang terciptanya berbagai lapangan kerja baru.

“Bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan,” ujar Kapolri.

Kapolri menilai buruh memiliki peran penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada pada angka positif di tengah tantangan ekonomi global.

“Ini tidak lepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian sebagai tenaga-tenaga dan tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai regulasi dan program yang bertujuan meningkatkan perlindungan, kompetensi, serta kesejahteraan pekerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kapolri berharap proses tersebut dapat menjadi ruang bersama antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan kalangan buruh untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk isu-isu krusial yang selama ini diperjuangkan oleh pekerja.

Ia juga mengapresiasi terbangunnya komunikasi antara serikat buruh dan kalangan pengusaha dalam menyusun langkah bersama menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

“Kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan, untuk bisa maju bersama-sama. Ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua,” ungkapnya.

Menurut Kapolri, pengembangan industri dan program hilirisasi nasional juga harus menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta transfer pengetahuan menjadi hal penting agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi berbagai sektor strategis.

Kapolri berharap buruh Indonesia ke depan tidak hanya berada pada sektor pekerjaan dengan tingkat keterampilan dasar dan menengah, tetapi juga mampu menempati posisi-posisi strategis hingga tingkat manajerial.

“Transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting, sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” tutur Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga menegaskan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja melalui Desk Ketenagakerjaan Polri.

Keberadaan Desk Ketenagakerjaan, kata Kapolri, merupakan bagian dari upaya Polri untuk membantu menangani persoalan-persoalan industrial, termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai bentuk kejahatan maupun persoalan yang dapat berdampak terhadap kehidupan dan hak-hak buruh.

“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” jelasnya.

Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat terus diperkuat dan menjadi mitra strategis bagi serikat pekerja dan buruh dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingan pekerja.

Menutup sambutannya, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, namun memilih mengurungkan rencana tersebut.

Kapolri menekankan bahwa kekuatan besar yang dimiliki kelompok buruh harus tetap diwujudkan melalui penyampaian aspirasi yang tertib dan bertanggung jawab.

“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” pungkas Kapolri.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serta mempersiapkan buruh Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja di masa mendatang. :::

Kompolnas Visitasi Dua Nominator Awards 2026 di Jateng, Soroti Inovasi Bhabinkamtibmas

 

MAGELANG, JAWA TENGAH - Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melaksanakan visitasi Kompolnas Awards 2026 di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Kamis (27/8/2026). Visitasi dilakukan di Polsek Mertoyudan Polresta Magelang dan Polsek Nogosari Polres Boyolali untuk melihat secara langsung inovasi serta dampak pelayanan yang dilakukan personel Polri di tengah masyarakat.

Anggota Kompolnas Dr. Yusuf, S.Ag., M.H. mengatakan, visitasi menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung implementasi inovasi yang dilakukan anggota Polri, khususnya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.

“Melalui visitasi ini kami ingin melihat secara langsung bagaimana inovasi yang dilakukan anggota Polri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang kami lihat bukan hanya gagasannya, tetapi juga konsistensi pelaksanaan dan dampaknya terhadap lingkungan serta hubungan antara polisi dengan masyarakat,” ujar Yusuf dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Di Polsek Mertoyudan Polresta Magelang, tim visitasi melihat inovasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Mertoyudan, Aiptu Dilia Eka Sari, S.H., yang masuk nominasi perseorangan kategori Planet. Inovasi tersebut berfokus pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menerapkan prinsip 3R, yakni Reduce, Reuse, dan Recycle.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah organik kemudian diolah menjadi pupuk kompos padat dan pupuk organik cair yang dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Limbah organik lainnya juga dimanfaatkan sebagai pakan magot BSF serta silase pakan ternak.

Sementara itu, sampah anorganik seperti logam dan plastik dipilah, ditimbang dan dicatat sebelum dijual sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Barang-barang bekas juga dimanfaatkan secara kreatif untuk membuat lahan pertanian dan taman.

Inovasi tersebut memberikan manfaat di berbagai sektor, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya peluang usaha mandiri, pengurangan timbunan sampah, hingga terciptanya lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat. Program tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat terbiasa memilah sampah dari rumah.

Konsistensi Aiptu Dilia dalam menjalankan inovasi tersebut juga membuahkan sejumlah prestasi, antara lain Juara 1 Bhabinkamtibmas Teladan Polda Jateng 2026, Juara 1 Penggerak Ketahanan Polresta Magelang 2025, serta Juara 3 Pekarangan Pangan Bergizi Polresta Magelang 2025.

Dalam visitasi tersebut, tim Kompolnas juga melihat berbagai tantangan kamtibmas di wilayah hukum Polresta Magelang, yang berada pada jalur utama Semarang-Yogyakarta dan Semarang-Purwokerto. Tantangan tersebut antara lain kejahatan konvensional, narkoba, kecelakaan lalu lintas, potensi bencana alam, aktivitas tambang pasir ilegal, serta potensi berkembangnya paham radikal dan terorisme.

Berdasarkan data semester I 2026, tiga jenis kejahatan tertinggi di wilayah tersebut yakni kasus narkoba sebanyak 40 kasus, pencurian dengan pemberatan (curat) 28 kasus, dan penganiayaan berat (anirat) sebanyak 15 kasus.

Selanjutnya, tim Kompolnas melanjutkan visitasi ke Polsek Nogosari Polres Boyolali untuk melihat inovasi Brigadir Agus Kurniawan yang masuk nominasi perseorangan kategori Partnership melalui program KOPI CURHAT PAKBHABIN.

Program tersebut digagas sejak 2021 sebagai sarana membangun komunikasi yang lebih dekat dan terbuka antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat. Melalui kegiatan sambang dan pembinaan masyarakat, warga diajak berbincang secara santai sambil menikmati kopi yang disediakan secara gratis oleh Bhabinkamtibmas.

Konsep tersebut menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak muda, petani, organisasi masyarakat hingga komunitas. Dalam suasana yang lebih informal, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang dihadapi, baik terkait masalah keluarga, keuangan, kenakalan remaja, penipuan maupun persoalan kamtibmas.

Program KOPI CURHAT PAKBHABIN juga telah menjadi sarana problem solving terhadap sejumlah persoalan masyarakat, di antaranya permasalahan antara guru dan murid, persoalan warisan, konflik antara ormas PSHT dengan warga, hingga persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Menariknya, program tersebut dijalankan secara mandiri dengan memanfaatkan media sosial. Kegiatan yang dilakukan secara rutin didokumentasikan dan dipublikasikan melalui Instagram, TikTok, dan YouTube hingga memiliki pengikut hingga jutaan pengikut. Pendapatan dari monetisasi konten kemudian dimanfaatkan untuk mendukung produksi konten berikutnya sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Inovasi Brigadir Agus Kurniawan tersebut juga telah memperoleh sejumlah penghargaan, antara lain dari Kapolda Jawa Tengah pada 2023 dan 2024, Polda Jawa Tengah pada 2024, Kapolres Boyolali, serta anggota DPR RI pada 2021.

Dr. Yusuf menambahkan, inovasi yang dilakukan para nominator menunjukkan bahwa peran Bhabinkamtibmas tidak hanya berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga bagaimana polisi mampu hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar apa yang menjadi persoalan mereka dan kemudian bersama-sama mencari jalan keluarnya. Inovasi seperti pengelolaan lingkungan dan ruang komunikasi melalui kopi curhat menunjukkan bahwa pendekatan kepolisian bisa dilakukan dengan cara yang dekat, humanis, dan memberikan manfaat langsung,” jelasnya.

Kegiatan visitasi menjadi bagian dari proses penilaian Kompolnas Awards 2026 untuk melihat secara langsung inovasi, konsistensi, kolaborasi, serta manfaat yang dihasilkan oleh personel maupun satuan kewilayahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. :::

Polri Buka Seleksi Terbuka Kasetukpa Lemdiklat, 13 Perwira Ikuti Uji Kompetensi

 

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka seleksi Promosi Jabatan Terbuka untuk mengisi posisi Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Kasetukpa) Lemdiklat Polri. Seleksi ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memastikan pengisian jabatan strategis dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berbasis merit.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Pol. Anwar secara resmi membuka rangkaian seleksi tersebut di Jakarta.

“Promosi jabatan terbuka ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan tata kelola sumber daya manusia yang transparan, objektif, dan berbasis merit. Setiap peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan jabatan,” ujar Anwar di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Saat ini, seleksi telah memasuki tahapan Uji Kompetensi Bidang yang diikuti 13 perwira, terdiri dari dua Perwira Tinggi (Pati) berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) dan 11 Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).

Sebelumnya, seluruh peserta telah melewati tahapan pemeriksaan administrasi dan Uji Kompetensi Manajerial. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan peserta memenuhi persyaratan sekaligus memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan Kasetukpa Lemdiklat Polri.

Uji Kompetensi Bidang melibatkan tim penguji dari unsur internal dan eksternal Polri. Unsur internal terdiri dari perwakilan Lemdiklat Polri, Itwasum Polri, serta Bagian Psikologi Kepolisian. Sementara itu, unsur eksternal melibatkan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Keterlibatan penguji lintas unsur tersebut dilakukan untuk memastikan proses penilaian berlangsung secara komprehensif dan objektif, sekaligus mengukur kompetensi serta kapasitas peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kasetukpa Lemdiklat Polri.

“Uji Kompetensi Bidang ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi untuk melihat kemampuan, kompetensi, dan kapasitas para peserta secara lebih mendalam. Dengan demikian, pejabat yang nantinya terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi,” jelas Anwar.

Untuk menjaga proses seleksi berjalan sesuai ketentuan, seluruh tahapan juga diawasi oleh pengawas internal Polri, di antaranya Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Pengawasan dilakukan guna menjamin proses seleksi berlangsung secara akuntabel, objektif, bersih, dan transparan.

Irjen Pol. Anwar menambahkan, rangkaian Promosi Jabatan Terbuka Kasetukpa Lemdiklat Polri telah dimulai sejak 5 Agustus 2026 melalui tahapan pendaftaran. Seluruh rangkaian seleksi akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil akhirnya dijadwalkan diumumkan pada September 2026.

“Prinsip yang kami kedepankan adalah Profesional, Akuntabel, Obyektif, Bersih, dan Transparan. Ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus membangun sistem pengelolaan SDM yang mengedepankan merit dan kualitas,” pungkasnya.

Pelaksanaan Promosi Jabatan Terbuka tersebut juga selaras dengan PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. :::

ADINKES Rekomendasikan Penguatan Surveilans Dengue di FKTP

 

Malang, 24 Agustus 2026 – Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) menyelenggarakan Pertemuan Nasional (PERNAS) ADINKES 2026 di Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026.

Mengusung tema “Kolaborasi Menuju Layanan Primer Kuat”, kegiatan ini mempertemukan perwakilan Dinas Kesehatan, Puskesmas, laboratorium kesehatan, tenaga medis dan kesehatan, akademisi, praktisi, pemerintah desa dan kelurahan, serta lembaga swadaya masyarakat. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat layanan kesehatan primer sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025–2029.

PERNAS ADINKES 2026 membahas penguatan layanan hipertensi, percepatan penurunan stunting, pengendalian AIDS, tuberkulosis, malaria, peningkatan tata kelola Puskesmas, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian dengue yang berdampak luas terhadap masyarakat, sistem kesehatan, dan perekonomian.

“PERNAS ADINKES menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan untuk memperkuat koordinasi dan menerjemahkan kebijakan kesehatan menjadi langkah yang dapat diterapkan di lapangan. Pengendalian dengue merupakan salah satu contoh isu yang membutuhkan kolaborasi tersebut, karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh daerah dan perlu pendekatan menyeluruh dengan menggunakan semua modalitas dan melibatkan berbagai pihak,” ujar dr. M. Subuh, MPPM, Ketua Umum PP ADINKES.

Beban Dengue Capai Hampir Rp9 Triliun

Studi Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkirakan pada 2024 terdapat lebih dari dua juta rawat inap akibat dengue. Total beban ekonomi penyakit tersebut mencapai hampir Rp9 triliun bagi sistem kesehatan, pasien, dan keluarga.

Dari jumlah tersebut, biaya dengue bagi BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp3 triliun. Pasien BPJS dan keluarganya masih menanggung sekitar Rp3,5 triliun melalui pengeluaran langsung dan hilangnya pendapatan. Sementara beban pasien di segmen swasta, termasuk biaya medis, nonmedis, dan hilangnya pendapatan, diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun.

Pemerintah memperkuat pengendalian dengue melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue terbaru yang mencakup surveilans dan deteksi dini, tata laksana kasus, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan Wolbachia, serta vaksinasi sebagai bagian dari strategi pencegahan terintegrasi.

dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyoroti pentingnya penguatan surveilans dan integrasi data.

“Salah satu tantangan yang perlu segera kita benahi adalah penguatan surveilans dan integrasi data. Perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat. Oleh karena itu, integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pengendalian dengue harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang menyasar lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan. Upaya pemberantasan sarang nyamuk, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, pengendalian vektor berbasis risiko termasuk pemanfaatan Wolbachia, serta penguatan komunikasi perubahan perilaku harus berjalan beriringan dengan pengembangan vaksinasi dengue yang berbasis bukti dan rekomendasi ilmiah.”

Diagnosis, Tatalaksana, dan Pencegahan

Kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam mengenali dan menangani dengue menjadi bagian penting dalam menekan risiko keparahan dan kematian. Tenaga kesehatan perlu mengenali tanda bahaya, memantau kondisi pasien, memberikan tata laksana yang tepat, dan merujuk pasien bila diperlukan.

“Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang juga sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan. Diagnosis dapat dibantu dengan beberapa pemeriksaan laboratorium yang tersedia, sekalipun sesuai prinsip kedokteran, memahami riwayat sakit dan memeriksa kondisi pasien secara teliti adalah modal utama. Karena dengue tidak memiliki antivirus yang mujarab, upaya pencegahan sangat diandalkan. Salah satu modalitas pencegahan adalah melalui vaksinasi, yang akan melengkapi strategi pengendalian dengue standar seperti pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, dan edukasi masyarakat secara terus menerus. Setiap intervensi memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga hasil yang optimal akan dicapai apabila seluruh upaya tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi,” ujar Prof. Dr. Dominicus Husada, dr., SpA(K), Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Pembahasan dengue dikemas dalam simposium “Upaya Strategis Pengendalian Dengue” pada 6 Agustus 2026. Simposium membahas RAN Pengendalian Dengue, pembiayaan, diagnosis dan tata laksana, pencegahan melalui vaksinasi, beban dengue, penguatan layanan di Puskesmas, desain program vaksinasi daerah, serta pembelajaran dari implementasi vaksinasi dengue di Kabupaten Probolinggo.

Sebagai tindak lanjut, PP ADINKES menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan untuk memperkuat pengendalian dengue. Rekomendasi tersebut meliputi, Integrasi data dengue dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan sumber data kesehatan lainnya, Penguatan surveilans melalui pemeriksaan dan pelaporan IgG, IgM, dan NS1 di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), disertai kajian biaya dan manfaat untuk mempertimbangkan layanan nonkapitasi, Penguatan kepemimpinan dan kolaborasi lintas sektor dengan indikator kinerja yang terukur, Penggunaan vaksin dengue secara bertahap di daerah dengan endemisitas tinggi setelah melalui proses, Health Technology Assessment (HTA) Kementerian Kesehatan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis, data epidemiologi, efektivitas, dan keamanan vaksin.

Melalui PERNAS ADINKES 2026, ADINKES mendorong kebijakan nasional diterjemahkan menjadi program yang efektif, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penguatan layanan primer, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, percepatan penurunan stunting, tata kelola Puskesmas, serta pengendalian dengue membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan publik.

Karhutla di Mahela HST Ditangani Petugas Gabungan hingga Api Terkendali

  

BARABAI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah perbatasan Desa Mahela, Kecamatan Batang Alai Selatan (BAS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dengan Desa Abung Surapati, Kecamatan Limpasu, Kamis (27/8) malam.

Kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 WITA di kawasan lahan persawahan Desa Mahela. Petugas gabungan dari Koramil 1002-01/BAS, Polsek, PLN, BPK Birayang Surapati, BPBD HST serta relawan langsung bergerak melakukan upaya pemadaman.

Dengan menggunakan peralatan pemadam dan mesin, petugas bersama relawan berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak meluas ke area lainnya.

Plh.Danramil 1002-01/BAS Peltu A.Turidi  melalui petugas di lapangan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama pada kondisi cuaca kering seperti saat ini.

“Penanganan dilakukan bersama-sama dengan unsur terkait dan relawan. Alhamdulillah, api saat ini sudah dapat dikendalikan,” ujar petugas di lapangan.

Dalam penanganan tersebut, Koramil 1002-01/BAS mengerahkan dua personel, Polsek dua personel, PLN dua personel, BPK Birayang Surapati lima personel, serta BPBD sebanyak 10 personel.

Petugas masih mewaspadai potensi munculnya kembali titik api. Salah satu kendala dalam proses pemadaman adalah kondisi sumber air yang kering dan lokasinya cukup jauh dari permukiman.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Petugas juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi benar-benar aman dan tidak terjadi penyalaan kembali.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran meluas.(pen1002hst).

Bekali Keluarga Prajurit, Korem 083/Bdj Ikuti Parenting Bersama Kodam V/Brawijaya

 

Malang, 24 Agustus 2026 — Keluarga memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan tugas prajurit. Untuk memperkuat hal tersebut, keluarga besar Korem 083/Baladhika Jaya mengikuti Zoom Parenting Hybrid Keluarga Besar Kodam V/Brawijaya di Aula Makorem 083/Bdj, Senin (24/8/2026).

Kegiatan diikuti Kasipers Korem 083/Bdj Mayor Caj (K) Wahyu Dwiyanti mewakili Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, S.Sos., M.M.S., M.Han., bersama Ibu Kasiter Korem 083/Bdj Ny. Uun Herawady, prajurit, PNS dan Ibu Persit. Kegiatan dipimpin secara hybrid bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah V/Brawijaya Ny. Vira Rudy Saladin.

Psikolog keluarga dr. Aisah Dahlan, CMHt., CM.NLP., memberikan pembekalan mengenai pola asuh, komunikasi dalam keluarga, kedekatan emosional serta pembentukan karakter anak. Edukasi tersebut menjadi bekal penting bagi keluarga dalam menciptakan lingkungan tumbuh yang sehat, harmonis dan penuh dukungan.

Ketahanan keluarga tidak hanya berdampak pada kehidupan rumah tangga, tetapi turut memberikan pengaruh terhadap kesiapan personel dalam melaksanakan tugas. 

Keluarga yang saling memahami dan mampu membangun komunikasi yang baik akan menjadi energi positif bagi prajurit maupun PNS dalam menjalankan pengabdian.

Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian TNI AD terhadap penguatan kualitas keluarga sekaligus pembangunan generasi penerus yang berkarakter dan tangguh. Korem 083/Bdj akan terus mendukung pembinaan keluarga sebagai bagian integral dalam memperkuat soliditas dan keberhasilan pelaksanaan tugas satuan. (Penrem 083/Bdj)