Eskalasi Konflik Global, Umat Muslim Bali Tetap Jaga Harmoni

 

Denpasar — Gejolak di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah terjadinya serangan militer terbuka yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Eskalasi ini menandai pergeseran signifikan dari jalur diplomasi menuju konfrontasi langsung, sekaligus memicu kekhawatiran dunia akan potensi konflik yang lebih luas dan dampaknya terhadap stabilitas global.

Situasi tersebut terjadi di tengah bulan suci Ramadan, momen yang seharusnya menjadi waktu penuh kedamaian bagi umat Islam di seluruh dunia. Kondisi ini tentu menimbulkan keprihatinan mendalam, tidak hanya dari sisi geopolitik, tetapi juga dari aspek kemanusiaan dan spiritual. Ancaman terhadap keamanan kawasan, jalur energi, hingga keselamatan warga sipil menjadi perhatian serius masyarakat internasional.

Namun, di tengah bayang-bayang konflik global, umat Muslim di Bali justru memperlihatkan wajah Islam yang damai dan menyejukkan. Semangat kebersamaan tercermin melalui berbagai kegiatan sosial selama Ramadan, mulai dari berbagi takjil, donor darah, hingga buka puasa bersama yang mempererat persaudaraan lintas komunitas.

Tak hanya itu, komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga terus digaungkan. Umat Muslim di Bali memilih bersikap bijak dengan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik di luar negeri, serta tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebhinekaan. Terlebih, berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, masyarakat Bali semakin memperkuat semangat saling menghormati demi menjaga harmoni di Pulau Dewata. (*)

Sosialisasi KPP di Denpasar Libatkan Ratusan Pelaku Usaha Perumahan

 

Denpasar, 16 Maret 2026 - Bank Mandiri kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, bank berkode emiten BMRI ini mengakselerasi implementasi Program 3 Juta Rumah melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) bagi pelaku usaha sektor perumahan, sekaligus memperkuat pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi menuju target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi ini berlangsung di Denpasar pada Senin (16/03) dan diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari industri perumahan. Rinciannya, lebih dari 50 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 350 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.

Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari, Regional CEO XI/Bali dan Nusa Tenggara Alexander J. Patty dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Melalui pertemuan ini, Bank Mandiri menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan besarnya dampak sektor perumahan terhadap perekonomian nasional.

“Pembangunan perumahan tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan memperkuat ekosistem perumahan, kita sejatinya membuka lapangan kerja baru, menggerakkan industri pendukung, serta mendorong daya saing bangsa di masa depan,” ujar Maruarar di Denpasar, Senin (16/03).

Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah. Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap penyaluran KPP merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem Danantara yang terintegrasi. Pembiayaan KPP tidak hanya menyokong pelaku konstruksi, pengembang, dan pedagang material bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.

“Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan, Bank Mandiri berharap program ini dapat memperluas kesempatan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, serta memperkuat pengembangan ekosistem sektor perumahan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sesuai ketentuan, KPP dapat diakses oleh pemohon yang memenuhi ketentuan umum, seperti WNI atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki NPWP dan NIB, serta tidak memiliki catatan negatif berdasarkan trade checking, community checking, bank checking, atau SLIK. Pemohon juga tidak sedang menerima KUR atau KPP lain, meski masih diperbolehkan memiliki kredit komersial selama statusnya lancar.

Dalam proses pembiayaan, agunan pokok berupa objek yang dibiayai melalui KPP digunakan sebagai jaminan, dengan kemungkinan penambahan agunan lain sesuai ketentuan bank penyalur. Skema ini dirancang agar pembiayaan tetap pruden sekaligus mudah diakses oleh pelaku usaha yang terlibat dalam sektor perumahan.

Sejalan dengan skema tersebut, program KPP menjangkau seluruh segmen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok sektor perumahan. Mengacu pada klasifikasi usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, fasilitas KPP dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah dengan plafon pembiayaan hingga Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah, dengan rentang omzet tahunan maksimal Rp2 miliar untuk mikro hingga Rp50 miliar untuk usaha menengah.

Dengan cakupan tersebut, KPP menyasar pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan perumahan mulai dari developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan. Selain itu, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau UMKM perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha. (*)

HBI ke-76, Imigrasi Teguhkan Peran Strategis di Bidang Keamanan dan Ekonomi

 

DENPASAR – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memimpin langsung Tasyakuran Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76 Tahun 2026 yang dipusatkan di Jakarta dan diikuti secara virtual oleh jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali. Peringatan tahun ini mengusung tema “Imigrasi Berbakti, Indonesia Maju” dan menjadi momentum penting transformasi besar institusi Imigrasi pasca perubahan organisasi.

Dalam sambutannya, Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa Imigrasi merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan negara sekaligus motor penggerak ekonomi nasional. Ia memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025, di antaranya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,45 triliun atau 159,59 persen dari target, serta keberhasilan kebijakan Golden Visa yang mampu menarik investasi hingga Rp48,29 triliun.

Rangkaian acara syukuran HBI ke-76 juga diwarnai sejumlah kegiatan monumental, antara lain penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta pencanangan Pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pada kesempatan tersebut, Menteri Agus Andrianto juga meresmikan 18 kantor imigrasi baru guna memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

Dari sisi kemanusiaan, Imigrasi menyerahkan bantuan dana sebesar Rp1.966.125.882 yang dihimpun dari donasi pegawai untuk masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini menjadi wujud nyata implementasi filosofi “Imigrasi Berbakti” yang mengedepankan nilai kepedulian sosial.

Meski dilaksanakan secara terpusat, acara syukuran di Bali berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, unsur Forkopimda, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Bali.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah, Moch. Andri Budiman, menyampaikan bahwa momentum HBI ke-76 menjadi pelecut semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Bali untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Sesuai arahan Bapak Menteri, kami di Bali berkomitmen memastikan setiap insan imigrasi bekerja secara tulus dan transparan. Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar kebijakan keimigrasian, seperti layanan izin tinggal dan pengawasan orang asing, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan keamanan wilayah Bali,” ujar Moch. Andri Budiman.

Ia juga menambahkan bahwa soliditas antara insan Imigrasi dan Pemasyarakatan di Bali akan terus diperkuat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, termasuk dalam mendukung program-program prioritas pemerintah di daerah.

Acara ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas 76 tahun pengabdian Imigrasi Indonesia sejak penyerahan kedaulatan keimigrasian secara utuh pada 26 Januari 1950

(*)

Kanwil Kemenkum Bali Dinyatakan Memenuhi Enam Komponen Vital Pelayanan Publik

 

DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dinilai telah memenuhi standar kualifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan fasilitas yang ramah terhadap kelompok rentan.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum RI bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), baru-baru ini. Kegiatan ini digelar dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2025.

Fokus utama monitoring meliputi pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas pelayanan, sarana, dan prasarana. Tim verifikator memastikan bahwa seluruh aspek layanan, mulai dari area parkir hingga ruang tunggu, telah mengakomodasi kebutuhan masyarakat luas, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu menyusui.

Dari hasil peninjauan lapangan, Kanwil Kemenkum Bali dinyatakan secara umum telah memenuhi enam komponen rekomendasi vital, yakni: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi Layanan.

Menanggapi hasil positif dari tim monitoring tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyambut baik penilaian yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan merupakan garis finis, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan.

"Tentu kami bersyukur atas penilaian ini. Namun, Kanwil Kemenkum Bali akan terus berbenah. Kami berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan berkelanjutan demi memberikan fasilitas dan kualitas terbaik dalam pemberian layanan kepada masyarakat," ujar Eem Nurmanah.

Eem menambahkan, aspek humanis dan inklusivitas menjadi prioritas dalam wajah pelayanan Kemenkum Bali saat ini. Menurutnya, pemenuhan fasilitas seperti ruang laktasi, arena bermain anak, dan toilet khusus disabilitas adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

"Kepuasan masyarakat adalah indikator utama keberhasilan kami. Oleh karena itu, inovasi dan pemutakhiran data pelayanan akan terus kami dorong agar pelayanan hukum di Bali semakin cepat, tepat, dan transparan," pungkas Eem. (*)

Legalitas PPNS untuk Tingkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

 

DENPASAR – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyelenggarakan kegiatan Penguatan Legalitas PPNS Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Provinsi Bali pada Kamis (4/12), bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Peserta kegiatan berasal dari berbagai instansi, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali, Balai Besar POM Denpasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Subdirektorat PPNS dan Subdirektorat Daktiloskopi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang memberikan pemaparan terkait penguatan legalitas PPNS, pemenuhan standar administrasi, serta pengelolaan data yang akurat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Ditjen AHU melalui Kanwil Kemenkum Bali memandang perlu dilaksanakannya pertemuan dan koordinasi melalui kegiatan sosialisasi atau penguatan ini. Upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antar PPNS di Bali, sekaligus memastikan setiap instansi memahami dan mematuhi ketentuan regulasi terbaru.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap meningkatnya kualitas layanan administrasi PPNS, tersedianya data yang akurat dan valid, serta terwujudnya pembinaan administrasi yang berkelanjutan,” ujar Eem.

Ia menambahkan bahwa kegiatan penguatan ini juga bertujuan menciptakan tata kelola PPNS yang lebih tertib, seragam, serta menyamakan persepsi antara Ditjen AHU sebagai pembina administrasi PPNS, Kantor Wilayah, dan seluruh instansi terkait.

“Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya, sehingga kualitas administrasi PPNS semakin baik dan tercipta tata kelola yang tertib dan seragam,” pungkasnya. (*)

Pengharmonisasian Raperda Klungkung: Dari Penamaan Jalan hingga Pemajuan Kebudayaan

DENPASAR – Upaya memastikan kualitas regulasi daerah kembali dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil menyelenggarakan Rapat Harmonisasi secara daring pada Senin (1/12) dari Ruang Arjuna. Agenda ini membahas satu Rancangan Peraturan Bupati serta dua Rancangan Peraturan Daerah dari Kabupaten Klungkung.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mewajibkan setiap rancangan peraturan ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi, dan kejelasan norma sebelum ditetapkan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardiansyah, didampingi oleh Koordinator Tim Kerja III, I Kadek Setiawan, bersama jajaran tim harmonisasi.

Dari Pemerintah Kabupaten Klungkung, hadir berbagai unsur penting antara lain Bapemperda DPRD Kabupaten Klungkung, Sekretariat DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Kepala BRIDA, Irban I, Tim Produk Hukum Daerah, serta perwakilan perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kebudayaan. Hadir pula Kepala Bagian Hukum, tim penyusun naskah akademik dari LPPM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, serta Tim Ahli AKD DPRD Kabupaten Klungkung.

Rapat diawali dengan pemaparan dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung mengenai urgensi pembentukan tiga regulasi tersebut, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Bupati Klungkung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pemeliharaan dan Pemajuan Kebudayaan

Menindaklanjuti pemaparan tersebut, Koordinator Tim Kerja III, I Kadek Setiawan, bersama tim kemudian menyampaikan matriks perbaikan terhadap substansi yang diusulkan perangkat daerah. Penelaahan mencakup sinkronisasi dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta penguatan kejelasan norma agar nantinya dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Melalui proses harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Bali memastikan setiap rancangan regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, terstruktur, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan hukum di Kabupaten Klungkung. (*)

Dorong Tertib Administrasi, Kanwil Kemenkum Bali Siap Jalankan Pedoman Layanan Pewarganegaraan

 

Denpasar, 12 November 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Hukum mengenai permohonan layanan pewarganegaraan atau naturalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, hadir Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, beserta jajaran Administrasi Hukum Umum. Kehadiran Kanwil Kemenkum Bali merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan layanan kewarganegaraan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Seluruh jajaran Kanwil turut serta secara aktif mengikuti pembahasan untuk memastikan pelaksanaan verifikasi permohonan berjalan sesuai ketentuan.

Rapat ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-134 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan. Melalui pedoman tersebut, seluruh jajaran diharapkan dapat melakukan verifikasi dengan cermat dan tepat, mengingat layanan kewarganegaraan menyangkut hak dan kewenangan negara yang bersifat strategis. Pemerintah melalui Kementerian Hukum menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pewarganegaraan.

Dalam pembukaan rapat, Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang, menyampaikan pentingnya peran Kementerian Hukum dalam menentukan status kewarganegaraan. "Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam proses administrasi permohonan kewarganegaraan, termasuk naturalisasi bagi orang asing. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kedaulatan negara yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh," ujarnya.

Lebih lanjut, Hantor Situmorang menegaskan bahwa kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada pemohon yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia menambahkan bahwa meskipun seseorang telah memenuhi syarat, keputusan pemberian kewarganegaraan tetap menjadi hak prerogatif pemerintah. "Kedaulatan negara harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait pewarganegaraan," tegasnya dalam arahannya.

Sementara itu, Direktur Tata Negara, Dulyono, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan terkait tindak lanjut hasil rapat dengan DPR RI mengenai penyelesaian permohonan naturalisasi anak berkewarganegaraan ganda. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mempercepat proses penanganan agar anak-anak yang berstatus stateless dapat segera memperoleh kepastian hukum. "Kami berupaya agar setiap anak berkewarganegaraan ganda yang telah memenuhi syarat dapat segera mendapatkan keputusan, sehingga hak-haknya tidak terhambat," tutur Dulyono.

Dulyono juga menyampaikan bahwa ke depan, proses permohonan untuk anak berkewarganegaraan ganda akan lebih sederhana. Permohonan tidak lagi harus melalui keputusan presiden, melainkan cukup melalui Surat Keputusan Menteri Hukum, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi para pemohon yang telah lama menunggu hasil permohonan mereka.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Bali siap melaksanakan arahan dan pedoman yang telah diberikan. "Kami akan memastikan seluruh proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan secara teliti, transparan, dan akuntabel. Layanan kewarganegaraan ini menyangkut kepercayaan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam menjaga martabat hukum dan kedaulatan negara," ujar Eem Nurmanah menegaskan komitmennya.

Melalui rapat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mempertegas kesiapannya dalam melaksanakan tertib administrasi layanan kewarganegaraan sesuai kebijakan nasional. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berintegritas. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarunit kerja di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan proses pewarganegaraan yang profesional dan berkeadilan. (*)